"BBM tidak akan naik kalau belum ada APBN-P, dan itu pun belum tentu naik juga karena belum tentu disetujui DPR.Kenaikan harga baru terjadi kalau sudah ada APBN-P," kata Dirjen Migas Evita Legowo, seusai Raker dengan Komisi VII DPR yang dilakukan di Gedung DPR,Senayan, Jakarta,
Semua masih dibahas, tidak hanya harga BBM-nya saja, namun perlu dibahas juga asumsi harga minyak, volume konsumsi BBM subsidi, dan hal lainnya."Namun kemungkinan ICP (harga minyak) dalam APBN-P akan ditetapkan di atas US$ 100/barel, karena ICP sejak Januari sudah mencapai US$ 115/barel bahkan Februari sudah mencapai US$ 121,99/barel, sementara dalam APBN 2012 ditetapkan US$ 90/barel," jelas
Evita.Sedangkan Menteri ESDM Jero Wacik lebih memilih opsi subsidi BBM tetap atau konstan Rp 2.000.
"Subsidinya tetap Rp 2.000, berapapun harganya, rakyat tetap di subsidi BBM-nya Rp 2.000, dan kalau harga minyak turun harga premium dan solarnya turun juga, tapi subsidi tetap diberikan," kata Wacik.
Dikatakan Wacik, saat ini pemerintah sedang dikejar waktu, karena pengajuan rancangan APBN-Perubahan minimal sudah diajukan ke DPR sebelum 30 hari.
"Makanya kita sedang berpacu dengan waktu, apalagi Februari hanya 29 hari.Namun dukungan Komisi VII dalam kesimpulannya mempercepat pengajuan RAPBN-P segera diharapkan proses ini cepat selesai, apalagi kami juga akan langsung melaporkan hasil rapat ini ke Menko Perekonomian yang pada saat ini masih melakukan rapat terkait masalah BBM ini," tukas Wacik.
Namun, anggota Komisi VII, Satya W .Yudha sangat tidak setuju dengan konsep subsidi tetap tersebut, karena akan meletakkan harga BBM berdasarkan harga pasar.
"Harga BBM akan mengikuti harga pasar, walaupun ada subsidi dari pemerintah, selain bakal membebani
rakyat jika harga minyak dunia melambung, penghematan yang didapat tidak pasti karena harga minyak naik
turun," tandas Satya.
0 komentar:
Posting Komentar