Wakil Ketua DPR Priyo Budi
Santoso mengatakan pihak-pihak yang
terkait pembelian pesawat tipe MA 60 untuk
PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) harus
menjelaskan kembali proses tersebut. Jika
tidak ada penjelasan memuaskan, Ketua DPP
Golkar itu mengancam mendorong
pembentukan pansus Merpati.
Menurutnya, ada tiga pejabat yang harus
menjelaskan pengadaan pesawat itu, yakni
Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan
Menteri Perhubungan. Pada masa itu, pesawat
N250 sudah menempuh 900 jam terbang
untuk sertifikasi Federal Aviation
Adminstration (FAA). Sertifikat ini
mensyaratkan minimal 1600 jam terbang.
"Tidak ada hujan tidak angin, pemerintah kita
malah membeli pesawat China yang justru
tidak memiliki sertifikasi FAA," katanya.
"Siapakah yang mengizinkan?"
Priyo mempersilakan Komisi XI, V, dan VI
untuk bekerja mengurai permasalahan
tersebut. "Pihak-pihak terkait harus
menjelaskannya kembali. Apakah DPR perlu
bentuk pansus atau komisi XI dan V dan VI
rapat gabungan, untuk mengungkap itu
semua," ujarnya.
Priyo mempertanyakan kenapa pemerintah
tidak memakai pesawat buatan sendiri saja
atau membeli dari Eropa atau Amerika.
"Masalah nyawa ini penting. Kalau tidak ada
penjelasan memuaskan, kami akan
mendorong pembentukan Pansus," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Anis Matta
mempersilakan Komisi XI mengusut tuntas
hal itu. Dia meminta semua pihak menahan diri
dalam mengambil kesimpulan sampai ada
pendalaman kasus. "Nggak perlu terlalu
cepat ambil kesimpulan," katanya.
DPR sudah dua kali mengundang Merpati
untuk menjelaskan masalah pembelian
pesawat dari Xian Aircraft Corporation China
itu. Mencuatnya masalah pembelian ini dipicu
kecelakaan pesawat tipe ini di Kaimana,
Papua Barat, beberapa waktu lalu.
Kemudian terungkap juga, bahwa Jusuf Kalla
sempat menolak pengadaan pesawat ini saat
menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
Alasannya, pesawat tersebut tidak dibekali
sertifikat FAA. (kd)
0 komentar:
Posting Komentar